Nusanews.co – Ditengah situasi ekonomi yang masih sulit, Masyarakat Indonesia Khususnya Masyarakat Kabupaten Pandeglang semakin terjepit dan menjerit akibat harga beras yang terus melejit naik.
Diki Kurniawan Wakabid Ekonomi dan Kerakyatan DPC GMNI Pandeglang Menyoroti bagaimana harga beras saat ini tercatat tertinggi semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang naik hingga 20 persen dari kisaran Rp14 ribu menjadi sekitar Rp18 ribu per kilogram (kg).
Tak hanya beras, harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi hingga Rp32 ribu per kg. Padahal, biasanya harga telur ayam di bawah Rp25 ribu per kg.
Maka itu, saya mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Baca juga | Warga Kecamatan Wanasalam Antusias sambut Pasar Murah Bahan Poko (Bapok)
“Masyarakat Indonesia benar-benar menjerit dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.” Ucap diki
Saya mendesak pemerintah pusat untuk segera menurunkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat.
Saya menilai melonjaknya harga pangan akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin sulit.
Bukan Hanya Pemerintah Pusat Tapi Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus ikut berperan Memberikan Solusi Kongrit untuk bagaimana meminiamalisir Permasalahan kenaikan pangan ini, karena Lumbung Padi terluas di provinsi Banten salah satunya ada di Kabupaten Pandeglang.
Saya menanyangkan peran pemerintah kabupaten Pandeglang hari ini, karena melihat kabupaten Pandeglang sebagai lumbung padi terluas di provinsi Banten, akan tetapi tidak bisa menangani kaniakan pangan ini.
Maka pemerintah kabupaten pandeglang harus membuat Gerakan Pangan Murah di tiap kantor – kantor kecamatan di 35 kecamatan yang ada di kabupaten Pandeglang untuk pemerataan dan berkeadilan.
Saya kutip sistem ekonomi yang di gaungkan bung Karno yaitu gotong royong dalam perekonomian yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk dapat menikmati pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeadilan.
Hal inilah menjadi ide dan gagasan Bung Karno terhadap corak dan karakteristik perekonomian Indonesia sebagai mana termaktum dalam Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 33 ayat 1.
Hal ini menandakan bahwa pemikiran Bung Karno sebagai Founding Father bangsa Indonesia dalam perekonomian dapat diklasifikasikan pada tiga aspek, yaitu berpihak pada rakyat kecil, ekonomi yang berdikari dan ekonomi yang dibangun dengan semangat gotong royong.
Ketiga prinsip tersebut harusnya menjadi bagian dari setiap pengambilan kebijakan oleh pemimpin masa kini baik di level pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan provinsi dan hingga pemerintahan nasional.
