Menu

Mode Gelap
 

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres

- Nusanews.co

16 Oct 2023 07:40 WIB


					Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres Perbesar

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

“Sebab bukan kebiasaan atau konvensi,” kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

“Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden,” ucap Arief Hidayat.

Sidang Putusan Terkait Usia Capres-Cawapres Masih Berlangsung

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Para pemohon meminta agar hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif. PSI misalnya, meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Sementara, Partai Garuda meminta frasa dalam pasar tersebut diganti “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan”

MK masih membacakan putusan untuk permohonan lain dalam perkara ini. Pembacaan pun masih berlangsung.”Tutupnya.”

 

Baca Lainnya

Cipayung Plus Kota Medan Ajak Masyarakat Medan Hadiri Mimbar Rakyat Tanggal 18 Juli 2024

17 July 2024 - 17:06 WIB

Terima Audiensi KAMMI Medan, Kapolres Pelabuhan Belawan Sampaikan Permasalahan Kamtibmas

15 July 2024 - 11:53 WIB

Kapolri dan Ketum PSSI Bertemu, Pastikan Penyelenggaraan Piala Presiden Berjalan Aman dan Lancar

15 July 2024 - 09:09 WIB

Polrestabes Tetapkan Satu Tersangka Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Ada Nama Pemilik Barak Narkoba

13 July 2024 - 14:46 WIB

Aliansi Dema PTKIN Se-Indonesia Apresiasi Acara Hoegeng Awards 2024

13 July 2024 - 14:33 WIB

Amanah Takaful Teken MoU dengan PC Muslimat NU Pandeglang untuk Pemberdayaan Majelis Taklim

12 July 2024 - 03:33 WIB

Trending di Breaking News