TANGERANG (NNC) – Hasil rapat pleno Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang masih menjadi sorotan bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang. Hal tersebut disampaikan oleh Yasser Ardiansyah selaku ketua umum IMM Kota Tangerang.
“Harusnya terkait kuorum ini perlu di buat adendum dan perlu adanya jeda waktu dibuat undangan kembali rapat pleno, jangan seolah-olah ini dipaksakan dengan Frasa “Musyawarah”, ini kan seperti Roro Jonggrang Membuat Candi 1 Malam Bim salabim Langsung muncul Plt.” Tuturnya kepada awak media Kamis (21/03/2024).
Baca Juga | Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Pemilu Damai Dukung Polri Tangkap Hasto Kristyanto Penyebar Hoax
Dirinya juga menegaskan akan menindak lanjuti permasalahan ini baik kepada DPD KNPI Provinsi Banten terkait SK maupun kepada PJ Walikota dan Kadispora Kota Tangerang terkait Dana hibah KNPI tahun 2024, dan jika perlu kepada Inspektorat terkait kegiatan wawasan kebangsaan tahun 2023.
“Maka, saya juga akan memberikan informasi ke PJ Walikota dan pada Kadispora Kota Tangerang agar hati hati terkait dana Hibah, apabila dipaksakan Dana Hibah dikucurkan juga tanpa tedeng aling-aling dan melihat SK serta aturan Internal KNPI maka kami akan wait and see melakukan upaya-upaya Hukum,” ungkapnya.
Baca Juga | Akibat Dukun Santet Warga Blokade Jalan Negara, Arus Lalin lumpuh Total
Karena baginya solusi terbaik untuk KNPI saat ini adalah mempercepat Musda, adapun persoalan Plt hanya ditugaskan untuk menyelenggarakan Musda jadi tidak perlu menunggu sampai 9 bulan.
“Ayolah sudah saatnya KNPI Kota Tangerang Berbenah, Ikuti aturan PO dan Mekanisme Rapat Pleno yg benar, ini kan agak konyol statement Plt baihaqi yang menyatakan “Kita tinggal melakukan tandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saja.” Sedangkan banyak hal penting yang harus dia selesaikan diantaranya adalah Muscam Cipondoh yang sudah lewat dari masa periode, ditambah lagi residu kegiatan wawasan kebangsaan (wasbang) tahun 2023 yang tidak melibatkan OKP di acara tersebut karena sampai saat ini belum ada kejelasan,” bebernya.
Baca Juga | Diduga Fisik Bangunan Tidak Sesuai Spek, Oknum Pjs Larang Awak Media Liput Kegiatan Desa
“Kami khawatir dari point-point yang disampaikan ini jangan jangan bentuk achievement Yudistira ke Baihaqi”, tutupnya.
Pada kesempatan lain, Erik Setiawan selaku pengurus KNPI yang bertugas sebagai Presidium 3 pada saat pleno menyatakan bahwa peserta yang hadir tercatat 34 pengurus dari total yang tercatat dalam SK berjumlah 122 pengurus.
“Memang rapat sempat di skorsing selama 2×15 menit untuk menunggu pengurus yang lain hadir dalam rapat pleno, sedangkan saya hanya bertugas sebagai Presidium 3 dan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menghubungi pengurus,” jelasnya.
Baca Juga | Tegakan Keadilan Pemilu, Gerakan Mahasiswa Banten Seruduk Bawaslu Provinsi Banten
Dirinya juga menyampaikan bahwa ketua KNPI Yudistira Prasasta mengikuti pembukaan pleno dan menyampaikan surat pengunduran diri sebagai ketua KNPI lalu meninggalkan ruang pleno.
“kondisi dalam rapat pleno, dari salah satu peserta yang hadir mempertanyakan terkait rangkap jabatan itu harus secara tertulis dan verbal mengundurkan diri dari jabatan yang sedang diemban, namun sampai rapat pleno selesai dilaksanakan hal tersebut tidak dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Baihaqi,” tutupnya.
