Pandeglang, (NNC) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang sesalkan agenda Musrenbang RKPD Pandeglang tahun 2025,Selasa (19/03/24).
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan Pemerintah Daerah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah perencanaan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan yang di laksanakan setiap tahun oleh Sekda dan Bappeda serta pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga | Berbekal Pengalaman Sosok Ini Siap Menjadi Bakal Calon Bupati Pandeglang 2024
Berdasarkan surat nomor:000.7.1.3/1121 -Bappeda/1/2024 Perihal Undangan Musrenbang RKPD 2025 Kabupaten Pandeglang yang di selenggarakan pada hari Selasa,19 Maret 2024 di pusat komando (Ruang Pintar) Setda Pandeglang dan di instansi atau tempat masing – masing ( pertemuan zoom).
Hata Ketua GMNI mengatakan,”kami sangat sesalkan atas agenda Musrenbang RKPD tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa,19 Maret 2024 di Ruang Pintar Setda Pandeglang terkesan tidak serius melibatkan semua unsur pemangku kepentingan terlebih Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) yang tergabung dalam Cipayung Ditambah Kabupaten Pandeglang.Terang hata
Baca Juga | Memaksimalkan Kebaikan, Alfiyah Mubarokah Indonesia Adakan Program Berbagi Takjil Ramadhan Penuh
Bukan kali Kejadian pertama tidak seriusnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Pandeglang ketika mengundang Okp /Cipayung Plus untuk menghadiri agenda musyawarah perencanaan pembangunan lebih terkesan tidak serius dan ada unsur kesengajaan dengan tidak dibagikannya undangan agenda Musrenbang RKPD lebih awal.
Tentu sudah jelas penting bagi kami, (Gerakan mahasiswa nasional Indonesia) untuk mengetahui dan mengikuti setiap musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di wilayah kabupaten Pandeglang, karna itu semua sebagai bahan dasar kajian ilmiah semua unsur untuk ikut serta mengawal dan mengawasi kebijakan publik ditahun 2025.”
Sambung Hata ,”kami juga sudah menyampaikan melalui WhatsApp kepada BPK.Ali Fahmi selaku Sekda Pandeglang untuk evaluasi pejabat baru Kepala Bappeda Pandeglang agar lebih memperhatikan dan mengoptimalkan etika administrasi lembaga publik agar lebih terencana dan dia menjanjikan akan memanggil dan evaluasi Pejabat baru Kepala Bappeda Pandeglang. ” kesimpulan
