Menu

Mode Gelap
 

Aksi Mahasiswa Menyoal DPMPD Dan Pelanggaran Pemilu Hampir Bentrok

- Nusanews.co

7 Dec 2023 07:05 WIB


					Aksi Mahasiswa Menyoal DPMPD Dan Pelanggaran Pemilu Hampir Bentrok Perbesar

Pandeglang – Aksi mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) KOMISARIAT MUTIARA BANTEN di depan kantor DPMPD Pandeglang (7/12/2023)

Perihal demokrasi yang dibungkam oleh kekuasaaan atau pejabat publik Kabupaten Pandeglang.

Maka Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia STKIP Mutiara Banten menindak lebih lanjut terkait oknum kepala desa yang menggiring masyarakat untuk memilih beberapa calon legislatif.

kemudian adanya narasi yang dilontarkan atau tekanan untuk memihak kepada salah satu dan pencabutan bantuan pemerintah terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengikuti intruksinya.

Dan sudah jelas, dalam intruksi serta ancamannya, bahwa oknum kepala desa mencabut bantuan pemerintah secara paksa tanpa ada undang-undang atau regulasi yang berdasar dan rasional. ” kata Wahyu Dinata (korlap)

Menanganggapi hal itu, kami pengurus komisariat pergerakan mahasiswa islam Indonesia Stkip mutiara banten mengingatkan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis.

Regulasinya diatur dalam pasal 280, 282, Dan 490 UU NO 7/2017 tentang pemilu, pelanggar bisa dipidana, baik penjara maupun denda. Dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak RP. 12 juta. Ucapkan korlap dalam orasinya

Kemudian hal ini menjadi kekhawatiran kita bersama sebagai pemuda dan mahasiswa terhadap sarang kekuasaan, dengan demokrasi yang tidak sehat.

Korlap aksi lain mengatakan, Angga, Maka kami mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang dan Bupati Pandeglang harus tegas menyikapi masalah oknum kepala desa dan harus segera diberikan atas segala sanksi yang berlaku. Tuturnya

Perilaku oknum kepala desa yang sudah melanggar kode etiknya sebagai kepala desa, selain itu juga sudah memperkosa demokrasi yang mana sudah menjadi tolak ukur politik di Indonesia.

Dan kami kecewa kepada kepala dinas DPMPD kabupaten Pandeglang, tidak berdiskusi atau berdialog di saat kami melakukan aksi unjuk rasa, dan kami akan melakukan aksi unjuk rasa selanjutnya. Tutupnya (Rouf)

Baca Lainnya

DPD Pemuda Merga Silima  Menyerahkan SK Defenitif Kepada Persadaan Mahasiswa PMS

21 July 2024 - 00:45 WIB

Lama Tak Diperbaiki Warga Bangun Jalan Secara Gotong Royong Di Pandeglang

20 July 2024 - 14:08 WIB

DPD HIMMA Lebak Bekerjasama KPU LEBAK Komitmen Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Kalangan Anak Muda

20 July 2024 - 12:41 WIB

Gagal Panen di Kabupaten Lebak: Kemana Dinas Pertanian ?

20 July 2024 - 09:08 WIB

Ketua Serahkan Mandat Kepemimpinan Kepada Sapma DPD IPK Sumut.

19 July 2024 - 14:27 WIB

Lagi – lagi Oknum Matel Bikin Ulah, Ini Kata Aktivis Baksel

19 July 2024 - 05:50 WIB

Trending di Daerah